Ekspedisi Gunung Lawu

Pendakian Gunung Lawu With Putra 19 pada 17 Agustus.

TSPM

Tapak Suci Putera Muhammadiyah.

Sragen Expo University

Pemapar Sosialisasi UNNES di Sragen.

Forum UKM Jateng

Forum UKM Jateng diselanggarakan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Racana Wijaya

Gemilang Dan Berprestasi Dalam Satu Keluarga.

Sabtu, 19 Juli 2014

Kasus Pelanggaran HAM dan Atheis

 Kasus Pelanggaran HAM dan Atheis
1.    Contoh konkrit dapat dikemukakan diantaranya: pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden Soekarno tahun 1960, penolakan permohonan untuk mendirikan partai politik, pembekuan partai politik, pembrendelan majalah dan koran, peristiwa Tanjung Priuk, Peristiwa Dili, Aceh dsb. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebetulnya karena terjadinya pengabaian terhadap kawajiban asasi. Sebab antara hak dan kawajiban merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Bila ada hak pasti ada kewajiban, yang satu mencerminkan yang lain. Bila seseorang atau aparat negara melakukan pelanggaran HAM, sebenarnya dia telah melalaikan kewajibanya yang asasi. Sebaliknya bila seseorang/kelompok orang atau aparat negara melaksanakan kewajibanya maka berarti dia telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh di negara kita sudah punya UU No.9 tahun 1998 berkenaan dengan hak untuk menyampaikan aspirasi secara lisan dan tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati hak orang lain seperti tidak mengganggu kepentingan orang banyak, mentaati etika dan moral sesuai dengan budaya bangsa kita.
2.    Contoh lain, dalam lingkungan kampus dapat saja terjadi mahasiswa yang melakukan kegiatan  seperti diskusi yang bebas mengemukakan pendapat tetapi mereka dituntut pula menghormati hak-hak orang lain agar tidak terganggu. Begitu pula kebebasan untuk mengembangkan kreativitas, minat dan kegemaran (olah raga, kesenian, dll) tetapi hendaklah diupayakan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa atau warga kampus lainnya yang juga merupakan haknya. Banyak contoh lain dalam lingkungan kita baik di kampus maupun di dalam masyarakat yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk itu marilah kita laksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita dan itu termuat dalam berbagai aturan/norma yang ada dalam negara dan masyarakat.
3.    Pada bulan Februari 2012, seorang pegawai negeri Indonesia bernama Alexander Aan menulis sebuah komentar di akun Facebook khusus kelompok ateis yang mengatasnamakan masyarakat Minang dengan menyatakan bahwa "Tuhan itu tidak ada" serta mengunggah gambar tentang Nabi Muhammad yang dinilai menghina Islam. Ia ditangkap dan dituduh telah melakukan penistaan agama. Pada tanggal 14 Juni, Alexander dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara selama dua setengah tahun dan denda sebesar seratus juta rupiah. Peristiwa ini menimbulkan perdebatan terkait dengan legalitas ateisme dan kebebasan beragama di Indonesia, bahkan kasusnya ini ditanggapi oleh Amnesty International, yang menganggap bahwa ia telah dijadikan "tahanan keyakinan".

Jumat, 04 Juli 2014

Legasi Tak Berujung

Jakarta, 1966. Soekarno yang memerintah enam tahun dengan Demokrasi Terpimpin
yang gegap-gempita itu digantikan seorang tentara pendiam. Ia tampan, di tangannya
ada selembar surat mandat berkuasa: Supersemar.
Sejak itu, bahkan berpuluh-puluh tahun berselang, setelah jenazahnya dikebumikan
di Astana Giribangun, Karanganyar, Senin pekan lalu, jenderal pendiam itu terus mengharu
biru bangsa ini. Ya, Soeharto (1921-2008) tak berhenti di situ.
Ada nostalgia yang selalu membuat orang rindu akan stabilitas yang dibangunnya
dulu, manakala demokrasi menimbulkan riak-riak ketidakpastian: munculnya raja-raja kecil
di daerah, kebebasan berekspresi yang berisik, dan para oportunis mendominasi panggungpanggung
kekuasaan. Dan sikapnya yang tak pernah beringsut dari doktrin NKRI dan tidak
toleran terhadap aspirasi daerah itu sekonyong-konyong jadi alternatif ketika separatisme
mulai menggejala di Sumatera,Maluku, Papua, dan belahan lain di negeri ini.
Bagaimana ia bisa begitu merasuk ke dalam aliran darah bangsa ini?
Tiga puluh dua tahun berkuasa, Soeharto tentu saja mempunyai banyak kesempatan
untuk berbuat baik maupun buruk-ia melakukannya, silih berganti. Namun ada proses yang
seakan terus-menerus berlangsung di masa pemerintahan yang panjangnya hanya bisa
dikalahkan oleh pemimpin Kuba Fidel Castro itu, yaitu sentralisasi, bahkan kemudian

Kamis, 26 Juni 2014

KOPIKO ( KOMIK PENDIDIKAN ANTI KORUPSI ) Daku Korupsi, Daku Tersakiti

Sudah hadir komik inspiratif !!!!!!!!!!
KOPIKO ( KOMIK PENDIDIKAN ANTI KORUPSI )
Daku Korupsi, Daku Tersakiti
Berisi cerita yang ringan untuk dibaca.
Penasaran??
Ingin Membaca ??
Secara Cuma-cuma ??
Bilamana minat bisa hubungi
085642097817
Tidak dipungut biaya, hanya mengganti biaya cetak



KOPIKO
KOMIK PENDIDIKAN ANTI KORUPSI


Kamis, 19 Juni 2014

Perkembangan Paham Atheis di Indonesia

Ateisme atau tidak beragama di Indonesia adalah hal yang tidak umum dan sangat jarang terjadi pada penduduk Indonesia, terutama karena besarnya stigma sosial yang melekat dengan menjadi seorang ateis di Indonesia. Tidak ada undang-undang yang secara resmi melarang seseorang menjadi ateis di Indonesia, yang hanya mengakui enam agama. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan penduduk yang beragama, seorang ateis akan terkendala dalam memenuhi kewajiban administratif, misalnya dalam pengurusan dokumen kependudukan, dan pernikahan. Penyebar ateis juga bisa dikenakan sanksi menurut undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia.
Sulit untuk menghitung jumlah ateis atau agnostik di negara ini karena tidak dihitung secara resmi oleh sensus penduduk, walaupun hingga Januari 2014 sudah ada 961 orang yang mengaku ateis yang mendaftar di sensus ateis yang diadakan oleh Atheist Alliance International. Komunitas ateis Indonesia, seperti yang tergabung dalam komunitas Indonesian Atheists, umumnya berkomunikasi satu sama lainnya melalui Internet.
Ateisme tidak diakui di Indonesia karena tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut undang-undang, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia hanya enam, dan oleh sebab itu dikatakan tidak ada tempat bagi ateisme. Namun, pada 10 Juli 2012, ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa ateisme tidak dilarang dalam konstitusi dan menyatakan bahwa pelarangan keberadaan ateis merupakan "pelanggaran hak asasi manusia"
Ateisme di Indonesia tidak dilarang oleh hukum, setidaknya secara tersurat. Menurut Benjamin Fleming Intan, penulis buku Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia, agama memainkan peran penting dalam kehidupan rakyat Indonesia. Intan menjelaskan bahwa menurut prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia tetap menjadi negara yang berbasis agama. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai landasan ideologis negara pada sila pertama menyatakan bahwa Indonesia berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam butir pertama sila pertama Pancasila dinyatakan: Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain, secara ideologi setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk percaya dan takwa kepada Tuhan dan memeluk suatu agama.
Tidak ada hukum ataupun undang-undang Indonesia yang secara tegas melarang ataupun menentukan sanksi bagi seorang ateis. Namun, dengan menjadi ateis akan berdampak terhadap pemenuhan hak-hak dan kewajiban seseorang di mata hukum, misalnya kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, yang mengharuskan pencantuman agama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh sebab itu, ateis di Indonesia tetap diwajibkan untuk mencantumkan agama tertentu dalam dokumen kependudukannya untuk memenuhi persyaratan administratif. Juga dalam masalah perkawinan; menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum dari masing-masing agama yang dianutnya, sehingga seorang ateis kesulitan dalam memperoleh hak yang sama seperti yang dimiliki oleh penduduk yang beragama.
Meskipun seseorang tidak dikenakan sanksi atau hukuman karena menjadi seorang ateis, penyebar ateisme di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun bagi barang siapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa."

Indonesian Atheists adalah sebuah komunitas yang menjadi wadah aspirasi bagi para ateis di Indonesia. Komunitas ini bertujuan untuk mendukung dan menghibur ateis Indonesia yang terdiskriminasi dalam dunia nyata. Indonesian Atheist didirikan pada bulan Oktober 2008 melalui situs jejaring sosial Facebook dan hingga Januari 2013 tercatat sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 900 ateis Indonesia, yang bisa dipantau melalui sebuah situs web.

Selamat Datang Di Blog Of Civic Education ( Santun,Berbudaya,Berkatarker, Edukasi dan Inovatif)